Penyelesaian Konflik Papua, Pendekatan Keamanan Dinilai Gagal Pulihkan Martabat Kemanusiaan

Penyelesaian konflik dan kekerasan di Papua dinilai bukan sekadar persoalan integrasi wilayah, percepatan pembangunan infrastruktur, pemekaran provinsi baru, ataupun pengucuran dana triliunan rupiah. Hal utama yang mendesak dilakukan adalah memulihkan martabat manusia yang telah lama terluka selama enam dekade terakhir akibat pendekatan keamanan yang kaku.

Sejarah mencatat titik balik penting ketika KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berkunjung ke Papua pada pengujung 1999 sebagai Presiden RI dengan membawa nilai kemanusiaan Nahdlatul Nahdliyin. Langkah tersebut berhasil mengikis kecurigaan militeristik dan menggantinya dengan ruang dialog yang setara serta mengembalikan nama Papua untuk menghapus trauma masa lalu.

"NKRI tidak boleh dirawat dengan tetesan darah, melainkan harus dengan tetesan keadilan, sehingga menjaga Papua berarti memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi secara utuh," ujar Ketua PBNU 2010–2021 KH Said Aqil Siroj dalam sebuah forum nasional.

Perspektif hak asasi manusia memandang persoalan Papua harus diselesaikan secara komprehensif, mencakup penghentian represi sipil-politik, kedaulatan hak ulayat atas tanah adat, hingga pemenuhan hak sosial-budaya seperti layanan kesehatan dan pendidikan yang layak.

Data lapangan menunjukkan penegakan hukum terhadap kriminalitas murni terus berjalan, sementara instrumen militeristik dihentikan sebagai senjata utama untuk merespons dinamika sosial di bumi Cenderawasih.