Penyebab Rumah Bebas Pajak Sepi Peminat, Kalah Jauh Dibanding Hunian Mewah Rp 5 Miliar
Pasar properti tanah air diwarnai fenomena menarik tatkala hunian mewah berharga di atas Rp 5 miliar justru laku keras di pasaran. Sebaliknya, rumah seharga Rp 2 miliar ke bawah yang telah disokong oleh insentif pajak pembelian properti dari pemerintah malah tidak menunjukkan lonjakan penjualan yang signifikan.
CEO of Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengungkapkan bahwa pembeli properti kelas premium umumnya berasal dari kalangan atas yang memburu aset serta prestise. Bagi kelompok ini, properti bernilai fantastis dianggap sebagai instrumen investasi jangka panjang yang nilainya cenderung terus merangkak naik setiap tahunnya.
"Dia membeli sebagai aset untuk disimpan, bisa disewakan kembali, tetapi semakin tinggi harganya maka unsur kebanggaan juga ikut meningkat," ujar Ali saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/8/2026).
Di sisi lain, lesunya minat beli pada rumah berharga di bawah Rp 2 miliar dipicu oleh faktor tekanan ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja. Meskipun program Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) telah diterapkan, dampaknya belum mampu mendongkrak transaksi secara masif seperti tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan laporan tahunan sektor residensial, realisasi penyerapan insentif fiskal perumahan di bawah Rp 2 miliar tercatat mengalami koreksi sebesar 15 persen pada semester pertama tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Artikel Lainnya
Presiden Prabowo Subianto resmi mengusulkan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia ke DPR untuk ...
Pelemahan nilai mata uang nasional berdampak langsung pada kelangsungan usaha perajin tempe di berbagai daerah akibat lo...
PT Bursa Efek Indonesia menorehkan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah dengan mencatatkan penambahan 9,9 juta investo...
Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, mendapatkan kucuran tambahan Dana Transfer ke Daerah senilai Rp277 milia...
Badan Pusat Statistik merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2026 di Jakarta. Berdasarkan sur...