Prabowo Perintahkan Pertamina, PLN Pangkas Anak Cucu Perusahaan Demi Efisiensi
Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas kepada jajaran direksi PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) untuk memangkas jumlah lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan. Arahan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menerima laporan perkembangan program energi nasional di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8) sore.
Dalam pertemuan tertutup tersebut, Direktur Utama PT Pertamina Simon A. Mantiri turut melaporkan progres implementasi Program Mandatori B50 serta kesiapan infrastruktur bioetanol. Namun di sela-sela pembahasan energi, Presiden menyoroti pentingnya penataan ulang tata kelola korporasi agar tubuh BUMN tidak terlalu gemuk.
"Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," ungkap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui keterangan tertulis pada Senin (10/8).
Pengamat ekonomi menilai kebijakan perampingan ini merupakan langkah krusial untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan di tubuh korporasi negara. "Struktur yang terlalu panjang sering kali membuat gerak langkah bisnis BUMN menjadi lamban dan kurang fleksibel menghadapi dinamika pasar," ujar seorang pengamat.
Sepanjang semester pertama tahun 2026, PT Pertamina dan PT PLN tercatat mengelola berbagai lini bisnis turunan yang tersebar di berbagai sektor pendukung energi di seluruh wilayah Indonesia.
Artikel Lainnya
Presiden Prabowo Subianto resmi mengusulkan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia ke DPR untuk ...
Pelemahan nilai mata uang nasional berdampak langsung pada kelangsungan usaha perajin tempe di berbagai daerah akibat lo...
PT Bursa Efek Indonesia menorehkan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah dengan mencatatkan penambahan 9,9 juta investo...
Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, mendapatkan kucuran tambahan Dana Transfer ke Daerah senilai Rp277 milia...
Badan Pusat Statistik merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2026 di Jakarta. Berdasarkan sur...