Presiden Prabowo Wajibkan Warga Punya Rekening, Bantuan Pemerintah Langsung Cair

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dalam memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh masyarakat. Melalui rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9), kepala negara menginstruksikan agar kepemilikan rekening bank menjadi fasilitas dasar bagi setiap penduduk.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa tingkat inklusi keuangan nasional saat ini telah menyentuh angka 93,62 persen, sedangkan literasi keuangan berada di level 63,57 persen. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah memadukan data kependudukan Dukcapil dengan sistem pembayaran Bank Indonesia menggunakan QRIS.

"Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening," ujar Airlangga Hartarto kepada awak media usai mengikuti rangkaian rapat terbatas di kompleks istana.

Dalam eksekusinya, bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himbara, khususnya BRI dan Bank Syariah Indonesia, dipersiapkan untuk mengakselerasi pembukaan rekening massal tersebut. Langkah ini dinilai krusial agar distribusi subsidi maupun dana bantuan sosial ke depan bisa berjalan lebih tepat sasaran tanpa perantara.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk program pembukaan rekening massal bernilai sekitar Rp11 triliun masih terus dikalkulasi secara mendalam bersama otoritas terkait.