Ribuan Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis, Desakan Hukum Pidana Menguat

Program Makan Bergizi Gratis kembali menuai sorotan serius setelah gelombang kasus keracunan massal melanda sejumlah daerah di Indonesia. Puluhan ribu siswa dan santri dilaporkan mengalami gejala keracunan usai menyantap menu makanan yang didistribusikan oleh satuan pelayanan setempat dalam kurun waktu beruntun.

Berdasarkan evaluasi Badan Gizi Nasional, insiden di Sidoarjo dan Jombang dipicu oleh kelalaian dalam penerapan prosedur operasional standar. Distribusi makanan dilaporkan melewati batas waktu aman konsumsi serta mengabaikan kewajiban pencantuman label waktu pembuatan pada wadah saji.

"Ini adalah kelalaian yang disengaja karena aturan serta petunjuk teknis sudah diberikan namun diabaikan di lapangan," ujar Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono dalam keterangannya.

Menanggapi berulangnya kejadian tersebut, pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada Muhammad Fatahillah Akbar menilai unsur kelalaian yang menyebabkan orang lain menderita sakit dapat ditarik ke dalam ranah hukum pidana. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu mengkaji korelasi langsung antara pelanggaran prosedur dan dampak kesehatan yang dialami korban.

Sementara itu, koalisi masyarakat sipil mendesak kepolisian agar tidak hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa penutupan dapur. Pemeriksaan mendalam terhadap pengelola maupun pemasok bahan pangan dinilai krusial demi menjamin keselamatan publik dan menegakkan aturan hukum yang berlaku.