Pertemuan Presiden dan Kepala Daerah, Momentum Bongkar Akar Korupsi

Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah memicu desakan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan pembinaan seremonial. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan para kepala daerah dalam waktu dekat dinilai harus menjadi titik balik untuk mengupas tuntas akar permasalahan korupsi di tingkat daerah.

Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN Djohermansyah Djohan menyatakan bahwa forum tersebut wajib dikemas dalam bentuk dialog dua arah. Pola komunikasi satu pihak terbukti kurang efektif karena tidak menyentuh langsung hambatan riil yang dialami oleh para kepala daerah di lapangan.

"Presiden perlu membuka ruang dialog dua arah agar kepala daerah menyampaikan langsung akar persoalan yang mereka hadapi," ujar Djohermansyah, Selasa (4/8).

Menurut analisis pakar, tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah menjadi pemicu utama sebagian pejabat terjerat kasus hukum demi mengembalikan modal. Selain itu, keterbatasan fiskal daerah serta fungsi pengawasan inspektorat yang belum independen turut memperparah celah penyimpangan anggaran.

Data KPK menunjukkan penegakan hukum melalui hukuman badan masih perlu dioptimalkan dengan penerapan sanksi pemiskinan aset bagi pelaku korupsi guna menciptakan efek jera maksimal.